Author: admin04
-
Aset Kripto Bebas PPN, Simak Syarat & Aturannya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membebaskan aset kripto dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) karena penyerahannya dipersamakan dengan surat berharga. Namun, untuk jasa transaksi hingga penambangannya tetap dikenakan PPN. “Atas penyerahan Aset Kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun […]
-
Perubahan Aturan PPN Besaran Tertentu atas Aset Kripto, Unduh di Sini!
Pemerintah menghapus seluruh ketentuan besaran tertentu sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi aset kripto yang diatur dalam PMK 11/2025. Penghapusan ketentuan tersebut dilakukan melalui PMK 53/2025. Beleid tersebut merevisi PMK 11/2025. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto yang diatur dalam PMK 50/2025. “Bahwa untuk memberikan kepastian hukum […]
-
Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat
Pemerintah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Beleid ini menggantikan regulasi sebelumnya yakni PMK No. 68/2022. Dalam aturan anyar ini, Kementerian Keuangan menyesuaikan skema pengenaan pajak kripto sebagai instrumen keuangan yang akhirnya menaikkan beban pajak. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar yang membandingkan dua […]
-
Sosialisasi Transparansi Pajak Parkir, BPKPD Undang Ratusan Wajib Pajak
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terhadap aktivitas pajak penyelenggara parkir atas milik pribadi maupun badan di Kabupaten Buleleng. Seratus lebih wajib pajak (WP) parkir diundang dalam Sosialisasi Transparansi Wajib Pajak Parkir di Ruang Rapat BPKPD Buleleng, Selasa (29/7/2025). Sekretaris BPKPD Kabupaten Buleleng Ida Bagus Perang Wibawa mengatakan […]
-
Core: Insentif PPN DTP Belum Efektif Dorong Penjualan Rumah Kuartal I/2025
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengungkap adanya penurunan penjualan rumah komersial sepanjang kuartal I/2025. Padahal, pada periode tersebut pemerintah tengah mengimplementasikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya tren penjualan rumah kelas menengah dan atas mengalami penurunan, sedangkan penjualan rumah […]
WA only