Author: admin04
-
Transfer ke Daerah Dipangkas, Pajak Daerah Bakal Naik Gila-gilaan?
Pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat mengejutkan banyak pihak. Hal ini diduga dapat melahirkan kebijakan pemerintah daerah yang memberatkan warga, salah satunya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, pemerintah daerah harus mendapatkan pendampingan selama proses kemandirian fiskal berjalan. “Jadi Kementerian dan komisi 2 bersepakat bahwa […]
-
Bangun Ekosistem Sehat, Tingkat Kepatuhan Pajak Perlu Diperkuat Secara Berkelanjutan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan tanpa harus mengulang kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Langkah ini ditempuh dengan membangun ekosistem perpajakan yang sehat, salah satunya melalui kerjasama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, mengatakan sinergi ini bertujuan […]
-
Pedagang Online Wajib Tahu! Ini Aturan Baru Pajak di PMK 37/2025
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Painan memberikan sosialisasi perpajakan melalui Radio Langkisau FM pada 23 Juli 2025 yang mengulas mengenai PMK 37/2025. Kepala KP2KP Painan Anna Damayanti menjelaskan PMK 37/2025 mengatur pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pedagang online. Menurutnya, PMK ini merupakan kebijakan strategis yang menunjuk pelaku usaha tertentu sebagai pemungut PPh Pasal […]
-
WP Bisa Ajukan Imbalan Bunga ke Kantor Pajak Via Coretax DJP
Wajib pajak kini bisa mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga melalui coretax system. Permohonan itu dapat diajukan melalui modul Pembayaran, menu Layanan Administrasi dan menu Permohonan Pemberian Imbalan Bunga. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak pada kondisi tertentu dapat memperoleh imbalan bunga. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) PMK 81/2024 wajib pajak yang mendapatkan imbalan bunga bisa mengajukan […]
-
Daerah Ramai-Ramai Naikkan PBB, DPR Akan Panggil Kemendagri
Komisi II DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah. Menurut Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, akar masalah yang menimbulkan kenaikan PBB adalah UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Ini kan dimulai dari terbitnya UU HKPD di mana tarif […]
WA only