Author: admin04
-

DPRD Sarankan Pemkab Cirebon Buka Opsi Kenaikan Pajak, Ekonomi Lokal Diuji
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon meminta pemerintah daerah menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi ekonomi terkini dan ketentuan pemerintah pusat. Dorongan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori, sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasan menegaskan, […]
-

Kalkulasi Ulang Wacana Memangkas Tarif PPN
Wacana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) belum mendapat lampu hijau. Pasalnya, otoritas fiskal masih harus berhitung ulang lantaran kebijakan itu berpotensi menggerus penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penurunan tarif PPN sebesar 1% saja, akan membuat negara kehilangan penerimaan sebesar Rp 70 triliun. Sebab itu, ia tidak ingin gegabah dalam memutuskan penurunan […]
-

Resmi! Karyawan Hotel-Restoran Bebas Pajak hingga Akhir Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata. Sebelumnya kebijakan ini hanya berlaku untuk pekerja di sektor industri padat karya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka […]
-

Sah! Pajak Penghasilan Pekerja Pariwisata Resmi Ditanggung Pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan insentif bagi para pekerja di sektor pariwisata. Insentif itu berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP). Ketbijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 10 Tahun 2025. Adapun Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025. “Bahwa untuk mendorong […]
-

PMK Baru Soal Insentif Pajak untuk Pekerja Pariwisata Akhirnya Terbit
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang memperluas pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Peraturan yang dimaksud, yaitu PMK 72/2025. Beleid tersebut merupakan revisi dari PMK 10/2025. Adapun revisi tersebut dilakukan untuk mencakup perluasan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP bagi sektor pariwisata. “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan […]
WA only