Author: admin04
-

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengerek tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari ratusan hingga ribuan persen. Kenaikan tarif pajak itu dilakukan untuk mengisi pendapatan asli daerah di tengah ancaman pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Sekadar catatan, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat cukup besar. Kalau merujuk data terbaru Kementerian Keuangan, […]
-

Menata Ulang Adminitrasi Pajak Digital
Salah satu pilar terpenting dalam reformasi perpajakan babak ketiga adalah penguatan teknologi informasi dan basis data. Pilar penting ini jelas mempunyai tujuan menjawab tantangan ekonomi digital yang meluas. Perjalanan panjang reformasi selama lebih dari 40 tahun sejak modernisasi peraturan pajak dimulai, menuntut administrasi pajak yang inklusif, efisien dan berkeadilan. Di tengah ledakan transaksi lintas platform, […]
-

Penerimaan Pajak Baru Capai 45,51% Target, Tantangan Berat Menanti di Sisa Tahun
Hingga 11 Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 996,5 triliun atau 45,51% dari target tahunan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Angka ini turun 16,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Barat III, Waluyo, menyatakan sisa waktu empat bulan menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak, terutama […]
-

Setoran Pajak Baru Terkumpul Rp 996,5 Triliun Hingga Agustus 2025, Anjlok 16,72%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga medio Agustus 2025 masih jauh dari target. Penyuluh Pajak Ahli Madya Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat III, Waluyo mengungkapkan bahwa penerimaan pajak nasional hingga 11 Agustus 2025 baru terkumpul Rp 996 triliun atau 45,51% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Realisasi […]
-

BI soal Payment ID Dipakai Kejar Pajak: Tidak, DJP Punya UU Powerful
Bank Indonesia (BI) buka suara soal sistem Payment ID akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buat mengejar penerimaan negara. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono mengatakan tanpa Payment ID, DJP sudah punya instrumen kuat berbentuk undang-undang untuk mengejar pendapatan pajak. “Ditjen Pajak sudah punya UU Pajak sendiri. Dengan uu yang mereka miliki, mereka bisa akses semua kewajiban […]
WA only