Author: admin04

Berjalannya digitalisasi administrasi pajak melalui coretax system turut menggeser paradigma kepatuhan pajak. Jika selama ini ketidakpatuhan lebih banyak disebabkan ketidaktahuan atas ketentuan pajak, ke depannya risiko muncul karena ketidaksiapan data. Implementasi coretax sendiri membuat otoritas pajak dan wajib pajak sama-sama bergerak dalam ekosistem data yang saling terhubung. Karenanya, wajib pajak perlu memitigasi potensi ketidakpatuhan dengan […]

Ditjen pajak (DJP) akan meneliti permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif yang memenuhi ketentuan. Penelitian tersebut dilakukan untuk memastikan alasan wajib pajak yang tercantum dalam permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif. Sesuai dengan ketentuan, alasan wajib pajak akan pertimbangkan apabila terkait dengan pengenaan sanksi akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Adapun penelitian tersebut dilakukan berdasarkan pada dokumen, […]

Wajib pajak perlu segera mengaktivasi akun coretax secara mandiri serta membuat kode otorisasi atau sertifikat digital. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kegiatan administrasi pelaporan SPT Tahunan pada tahun depan akan menggunakan coretax system. Menurutnya, aktivasi akun dan pembuatan sertifikat digital bakal sangat dibutuhkan saat menyampaikan SPT Tahunan 2025. “Kami menyarankan untuk segera aktivasi coretax. Selain […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima ribuan laporan dari masyarakat melalui layanan ‘Lapor Pak Purbaya’ di Whatsapp. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Senin (20/10/2025). Laporan tersebut antara lain datang dari wajib pajak yang mengaku menjadi korban premanisme oleh oknum account representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa. […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki ketentuan yang memungkinkan status wajib pajak diubah menjadi non-aktif dalam situasi tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Perubahan status ini biasanya terjadi karena alasan tertentu, baik dari sisi administrasi maupun aktivitas perpajakan wajib pajak yang sudah tidak berjalan lagi. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban administrasi pajak agar data wajib pajak tetap […]