Author: admin04
-
Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat
Pemerintah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Beleid ini menggantikan regulasi sebelumnya yakni PMK No. 68/2022. Dalam aturan anyar ini, Kementerian Keuangan menyesuaikan skema pengenaan pajak kripto sebagai instrumen keuangan yang akhirnya menaikkan beban pajak. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar yang membandingkan dua […]
-
Sosialisasi Transparansi Pajak Parkir, BPKPD Undang Ratusan Wajib Pajak
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terhadap aktivitas pajak penyelenggara parkir atas milik pribadi maupun badan di Kabupaten Buleleng. Seratus lebih wajib pajak (WP) parkir diundang dalam Sosialisasi Transparansi Wajib Pajak Parkir di Ruang Rapat BPKPD Buleleng, Selasa (29/7/2025). Sekretaris BPKPD Kabupaten Buleleng Ida Bagus Perang Wibawa mengatakan […]
-
Core: Insentif PPN DTP Belum Efektif Dorong Penjualan Rumah Kuartal I/2025
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengungkap adanya penurunan penjualan rumah komersial sepanjang kuartal I/2025. Padahal, pada periode tersebut pemerintah tengah mengimplementasikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya tren penjualan rumah kelas menengah dan atas mengalami penurunan, sedangkan penjualan rumah […]
-
Dorong Industri Buka Magang, Cak Imin: Ada Insentif Supertax Deduction
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong pelaku usaha membuka program magang dan memanfaatkan fasilitas supertax deduction untuk kegiatan vokasi. Muhaimin mengatakan fasilitas supertax deduction dapat dinikmati oleh pelaku usaha yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Melalui fasilitas pajak ini, dia berharap makin banyak pengusaha yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). […]
-
Dirjen Pajak Bakal Tunjuk Marketplace Pemungut PPh Pedagang Toko Online
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan untuk menunjuk marketplace yang akan menjadi pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang toko online. Untuk diketahui, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan ke Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dengan demikian, Dirjen […]
WA only