Author: admin04
-
Ekonom Dorong Keringanan Pajak hingga Subsidi Energi ke Sektor Padat Karya
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian paket insentif fiskal ke sejumlah sektor industri padat karya, seperti keringan pajak hingga subsidi energi. Usulan itu merespons permintaan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani yang sebelumnya mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal tambahan untuk menopang […]
-
Dapat Insentif Pajak, Pembentukan KEK Diharap Dorong Industrialisasi
Pemerintah berharap pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) mampu mempercepat industrialisasi di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan industrialisasi berpotensi berkembang seiring dengan pembentukan 25 titik KEK di Indonesia. Terlebih, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan untuk investor di KEK. “KEK mendapat fasilitas kemudahan dan pembebasan baik fiskal (perpajakan) maupun nonfiskal,” katanya melalui Instagram, dikutip […]
-
DPR dan Prabowo Sepakat Naikkan Target Pajak 2026, Warga RI Siap-Siap Bayar
DPR dan pemerintah resmi menyepakati postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Salah satu poin kesepakatan adalah kenaikan target penerimaan perpajakan. Kesepakatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid ketika membacakan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 dan rapat kerja pemerintah (RKP) 2026 dalam rapat paripurna […]
-
Target Penerimaan Perpajakan pada Tahun 2026 Meningkat, Kemenkeu Beberkan Alasannya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk mengerek target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, target penerimaan perpajakan ditetapkan pada kisaran 10,08% hingga 10,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka batas atas ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan KEM-PPKF yang diajukan pemerintah yang hanya […]
-
Kripto Jadi Instrumen Keuangan, Aturan Pajak Segera Direvisi
Ditjen Pajak (DJP) akan merevisi peraturan mengenai pemajakan atas aset kripto, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (24/7/2025). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan revisi PMK 81/2024 diperlukan mengingat PMK tersebut masih mengategorikan aset kripto sebagai komoditas. “Dulu kami mengatur mengatur aset kripto sebagai […]
WA only