Author: admin04
-

Celios: Rasio Pajak Stagnan dalam 1 Dekade Terakhir
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kondisi rasio pajak Indonesia masih berada dalam tren stagnan dan bahkan termasuk rendah. Dari perhitungan Celios tercatat rasio pajak hanya mencapai 7,95% terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025. “Kita juga tahu selama beberapa tahun terakhir, bahkan 10-15 tahun terakhir, rasio pajak kita juga tidak mengalami peningkatan […]
-

WP Nunggak Pajak Rp27 Miliar, DJP Banten Gelar Sita Serentak
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Banten menyelenggarakan penyitaan secara serentak pada 4 Agustus hingga 8 Agustus 2025. Dalam kegiatan ini, 12 KPP di Kanwil DJP Banten melakukan penyitaan atas 18 penunggak pajak yang memiliki tunggakan pajak senilai Rp27,92 miliar. Penyitaan dilaksanakan berdasarkan PMK 61/2023. “Sebelum sampai ke tahapan penyitaan, juru sita telah melaksanakan pendekatan […]
-

Anak Buah Sri Mulyani Akui Rasio Perpajakan Belum Tumbuh Ideal
Pemerintah menilai rasio perpajakan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan ke depannya. Bahkan rasio perpajakan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 13% atau lebih tinggi dari posisi rasio perpajakan tahun 2024 yang baru mencapai 10,2%. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, dalam perhitungan rasio pajak, terhadap perbedaan acuan antara perhitungan yang dilakukan Direktorat Jenderal […]
-

Target Pajak Kurang Rp1.2456,3 Triliun, Kemenkeu: Tidak Ada Kebijakan Baru
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum akan mengeluarkan kebijakan pajak baru kendati celah penerimaan pajak dengan target 2025 masih sangat besar. Sekadar catatan, realisasi penerimaan pajak pada semester I/2025 baru mencapai Rp831,27 triliun. Sementara itu, Kemenkeu menetapkan outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,9 triliun sehingga otoritas harus bisa mengumpulkan Rp1.2456,3 triliun selama semester II/2025 agar target tahun ini […]
-

Pemprov Bakal Pangkas Tarif Pajak Kendaraan hingga Biaya Sewa GOR
Pemprov Bengkulu berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 7/2023 guna memangkas tarif pajak dan retribusi daerah atas beberapa objek pajak. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan penurunan tarif pajak dan retribusi tersebut bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. “Pemerintah ingin meringankan beban rakyat, salah satunya melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi […]
WA only