Author: admin04

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan apresiasi terhadap keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce.  Sekjen idEA Budi Primawan menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengar masukan dari pelaku usaha sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa membebani industri secara berlebihan. “Khususnya bagi pelaku yang masih […]

Makin mendekati akhir tahun, wajib pajak mulai perlu bersiap. Pasalnya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan via coretax system sepenuhnya mulai 2026. Topik ini menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Selasa (30/9/2025). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli menyampaikan penggunaan coretax system dalam pelaporan […]

Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce. Kebijakan ini disambut baik oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan dianggap sebagai angin segar bagi keberlangsungan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. “Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif […]

Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia (The Malaysia Semiconductor Industry Association/MSIA) meminta keringanan pajak demi menjaga kelangsungan sektor industri sekaligus meningkatkan daya saing produk pada 2026. Direktur Eksekutif MSIA Andrew Chan mengatakan pelaku industri semikonduktor membutuhkan insentif seperti pembebasan pajak barang dan jasa (good and services tax/GST) serta keringanan tarif listrik untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. “Langkah-langkah […]

Kabar baik bagi pedagang di marketplace. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda sementara kebijakan pajak e-commerce. Alasannya, hingga saat ini pemerintah masih belum menunjuk marketplace apa saja yang akan memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% tersebut. Kata Purbaya,pemerintah masih akan melihat kondisi perekonomian di dalam negeri sebelum memutuskan untuk menunjuk para […]