Author: admin04
-

Perbandingan Besaran Pajak Penghasilan di Berbagai Negara
DIREKTUR Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengungkapkan pemerintah selama ini ikut menanggung pajak penghasilan anggota dewan dan pejabat negara. Askar menyebut kewajiban negara membayar pajak penghasilan pejabat sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun terakhir. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan […]
-

Ringankan Ekonomi Warga, Negara Ini Bakal Pangkas Pajak Listrik
Pemerintah Denmark berencana kembali memangkas tarif pajak listrik (electricity taxes) mendekati nol selama 2 tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2027. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan insentif pajak tersebut bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga dan meningkatkan daya beli masyarakat. “Kami ingin memberi lebih banyak ruang bagi perekonomian masyarakat Denmark,” ujar Mette, dikutip pada […]
-

Diskursus pajak kekayaan untuk kaum superkaya
Pemerintah Indonesia tengah memasuki babak baru dalam reformasi perpajakan. Setelah hampir satu dekade fokus pada digitalisasi administrasi dan perluasan basis pajak, kini arah kebijakan mulai menyentuh lapisan yang lebih sensitif: pajak atas korporasi besar dan kelompok superkaya. Narasi ini muncul seiring dengan kebutuhan mendesak memperkuat penerimaan negara, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta menjawab tuntutan keadilan fiskal. […]
-

Pemerintah Belum Belanja, Ekonomi Masih akan Seret
Realisasi belanja pemerintah dinilai masih terlalu rendah. Selain itu, belanja pemerintah juga belum nampak menjadi motor penggerak ekonomi. Seharusnya, pengumuman realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2025 digelar Jumat (29/8). Namun acara ini dibatalkan karena aksi unjuk rasa yang meluas. Meski begitu sejumlah ekonom menilai, efek ekonomi dari belanja pemerintah belum terasa. […]
-

Akademisi: Kenaikan Pajak Daerah Perparah Kondisi Ekonomi Rakyat
Aliansi Akademisi Peduli Indonesia yang terdiri dari 344 guru besar menilai kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menaikkan pajak secara drastis merupakan tindakan sewenang-wenang yang memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan pajak tersebut disebut sebagai imbas langsung dari pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi […]
WA only