Author: admin04

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penguatan sistem Coretax. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang merevisi PMK Nomor 124 Tahun 2024. “Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu […]

Pemerintah memperluas cakupan pelaporan pajak di sektor ekonomi digital. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025, penyedia jasa pembayaran (PJP) dan pengelola uang elekronik atau e-wallet resmi masuk dalam skema pelaporan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam aturan tersebut, PJP, baik bank maupun lembaga selain bank, dikategorikan sebagai Lembaga Simpanan apabila […]

Pemerintah melonggarkan ketentuan pengisian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025, DJP dikecualikan dari pembatasan pembentukan dan pengisian jabatan baru sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyisipkan Pasal 1839A yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan organisasi tidak […]

Implementasi sistem Coretax oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditujukan untuk meningkatkan transparansi perpajakan di Indonesia. Namun, absennya peran pihak lain dinilai justru berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat. Pengamat perpajakan Ronny Bako menilai pemerintah perlu melibatkan perbankan hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) agar penerapan Coretax tidak malah menggerus kepercayaan publik. Ia menilai kekhawatiran wajib pajak muncul […]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sistem Coretax memang belum maksimal dan masih memiliki sejumlah kekurangan. Pengamat perpajakan Ronny Bako menilai implementasi sistem Coretax perlu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan korporasi besar dan wajib pajak (WP) kelas kakap alias berpenghasilan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar Coretax tidak justru menjadi hambatan baru dalam pelaporan […]