Author: admin04

Penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 47,18 triliun hingga 31 Januari 2026. Angka tersebut berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech (peer-to-peer lending), hingga pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak […]

Serangkaian upaya untuk menata ekosistem ekonomi digital melalui pengenaan pajak termasuk penuntutan sistem bagi hasil antara perusahaan platform digital (PPD) Amerika Serikat (AS) dengan media nasional terancam kandas di tengah jalan. Pemicunya adalah kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Kesepakatan dagang yang berujudul The Agreement on Reciprocal Trade itu memuat 2 klausul penting […]

Kementerian Keuangan memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi kemampuan pemerintah memungut pajak pertambahan nilai bagi perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), sekalipun itu berasal dari AS. Sebagaimana diketahui, terdapat klausul bahwa Indonesia tidak boleh menerapkan pajak terhadap layanan digital maupun serupa yang mendiskriminasi perusahaan AS. Hal ini tercantum pada […]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), khususnya di sektor ekonomi digital tidak akan mengganggu pemungutan pajak digital yang selama ini berlaku di dalam negeri. Misalnya seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan […]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pemerintah tidak menerapkan pungutan pajak layanan digital atau digital services tax (DST) dan hanya mengenakan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pungutan pajak seperti PPh dan PPN PMSE telah memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia. Sementara itu, implementasi DST masih […]