Author: admin04

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuka kesempatan bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk mendapat pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif. Semakin cepat wajib pajak melapor, semakin besar keringanan yang diterima. Kebijakan ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang menyempurnakan PMK 118 Tahun 2024 dan berlaku […]

adan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau, menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,04 triliun hingga 23 Oktober 2026. Realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah tersebut mencapai 80 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,3 triliun. Capaian tersebut tumbuh 9,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Bapenda Pekanbaru terus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah melalui […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sekitar 25% perusahaan multinasional yang terindikasi masuk dalam cakupan aturan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) telah mengimplementasikan regulasi perpajakan internasional itu. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan dari total 22.662 wajib pajak dalam 1.988 grup perusahaan yang terindikasi masuk dalam cakupan aturan Pajak Minimum Global, sebanyak 5.757 […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan aktif menghubungi wajib pajak untuk menyosialisasikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan langsung dengan wajib pajak, pengusaha, dan asosiasi pengusaha hingga komunikasi oleh petugas pajak. “Kami mengundang wajib pajak, […]

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengingatkan wajib pajak bahwa pengurangan dan penghapusan sanksi administratif tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan, sementara pokok pajak tetap wajib dilunasi. Penegasan itu disampaikan Bimo saat menutup acara sosialisasi perpajakan yang digelar Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun […]