Author: admin04
-
Baru Dapat Rp 119 Miliar, Bapenda Garut Optimistis Target Pajak Daerah Bisa Tercapai
GARUT – Realisasi pajak daerah Kabupaten Garut mendekati akhir tahun telah mencapai 89 persen. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimistis target pajak daerah bisa mencapai target. “Pajak sudah 89 persen atau sekitar Rp 119 miliar, sedangkan targetnya sebesar Rp 142 miliar,” ujar Kepala Bapenda Garut, U Basuki Eko di aula Bank BJB Garut, Jalan Ahmad Yani, […]
-
Pajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel Babel
JAKARTA – Bank Sumsel Babel akan menyediakan tapping box sebanyak 700 unit di mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah. Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhammad Adil mengatakan langkah pemasangan tapping box itu sebagai dukungan BPD tersebut dalam penerapan pembayaran […]
-
Pajak Jangan Sampai tak Disetor, Potensi dari 9 Objek Pajak Dengan Sistem Online Capai Rp 2 Triliun
BATAM – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan bersama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, Plt Gubernur Provinsi Riau Wan Thamrin Hasyim dan Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari resmi melaunching implementasi system monitoring penerimaan pajak online, Kamis (28/11/2018) di Hotel Planet. Bersamaan dengan itu juga dilakukan […]
-
Presiden Jokowi Jamin Relaksasi DNI Tak Sentuh UMKM
SOLO. Presiden Joko Widodo menjamin kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) tidak menyentuh UMKM. Pasalnya pemerintah berkomitmen mendorong terus keberlangsungan UMKM. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menutup Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2018 di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11/2018). “Relaksasi DNI itu penting. Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan […]
-
Jokowi Pastikan Coret UMKM dari Relaksasi DNI
Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengeluarkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. “Saya sudah ditelepon oleh ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu. Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana. Perpresnya belum saya tanda tangani. […]