Author: admin04
-
DJP Mulai Aktifkan Wajib Pajak Dormant, Sinyal Pengawasan Pajak Makin Ketat?
Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaktifkan kembali 24.672 wajib pajak yang sebelumnya berstatus non-aktif memunculkan pertanyaan baru mengenai arah pengawasan perpajakan di era digital. Di tengah implementasi sistem Coretax, kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi sinyal bahwa otoritas pajak kini memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendeteksi aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan. Konsultan […]
-
Desakan Usulan Kenaikan PTKP Menguat
Wacana kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) kembali mencuat seiring meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat. Sejumlah ekonom menilai PTKP yang masih bertahan di level Rp 54 juta per tahun sejak 2016 sudah tidak lagi mencerminkan ekonomi saat ini. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny Sasmita menilai, daya beli masyarakat terus melemah […]
-
Validasi SSP PPh PHTB Bisa Diajukan Via Notaris, Simak Syaratnya
PMK 81/2024 turut mengatur ketentuan seputar pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan (PBB). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 71 – Pasal 93 PMK 81/2024. PBB yang dimaksud adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, serta sektor lainnya (PBB-P5L). Sesuai […]
-
PPh Final UMKM Diperketat, Purbaya Pastikan Tak Bebani Usaha Kecil
Pemerintah menegaskan perubahan skema Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak dimaksudkan untuk membebani pelaku usaha. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah mengklaim ingin memastikan pelaku usaha yang telah berkembang membayar pajak sesuai skala usahanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan masih banyak pelaku usaha yang salah […]
-
Mau Bikin Bupot tapi Fasilitas PPh Final Tak Muncul, Harus Gimana?
Wajib pajak orang pribadi yang surat keterangan (suket) PP 55/2022-nya berakhir pada 2024 sejatinya masih dapat memanfaatkan fasilitas PPh final pada 2025 dan 2026 sesuai dengan ketentuan peralihan dalam PP 20/2026. Namun, apabila fasilitas PPh final tersebut tidak muncul dalam sistem saat lawan transaksi membuat bukti potong maka wajib pajak orang pribadi dapat mengajukan tiket […]
WA only