Author: admin04

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan relaksasi perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-185/PJ/2026. Dalam beleid tersebut, bencana alam di NTT ditetapkan sebagai keadaan kahar (force majeure) karena menghambat pemenuhan kewajiban pajak. Penghapusan sanksi […]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 30 September 2026 sebagai batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2026. Untuk itu, warga Jakarta berkesempatan mendapat keringanan pokok PBB-P2 sebesar 5% jika membayar wajib pajak sebelum jatuh tempo. PBB-P2 menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jakarta. […]

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah tidak akan kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut dia, program tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum bagi pegawai pajak, karena wajib pajak yang pernah mengikuti tax amnesty masih dapat diperiksa pada tahun-tahun berikutnya. “Menurut saya itu merugikan orang pajak. Karena itu kan setelah berapa tahun […]

Pemerintah dan DPR telah menyepakati kebijakan teknis pendapatan negara baik pajak, kepabeanan dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).  Pada RAPBN 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati target pendapatan negara keseluruhan Rp3.426 triliun. Perinciannya meliputi target penerimaan pajak Rp2.591,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp316,6 triliun serta PNBP Rp517,4 triliun.  Secara umum, disepakati bahwa pemerintah […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengubah ambang batas (threshold) pembebasan pajak atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni Rp500 juta.  Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan UMKM dengan omzet atau peredaran bruto setahun di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Adapun UMKM dengan omzet Rp500 juta ke atas sampai […]