Author: admin04
-
PP 20/2026 Berlaku, UMKM Omzet di Bawah Rp4,8 Miliar Nikmati Insentif Tanpa Batas Waktu
Pemerintah memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang memberikan kepastian insentif perpajakan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola usaha. Regulasi baru tersebut memastikan wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar […]
-
Khawatir Sepi Pengunjung, Pengusaha Hiburan Belum Terapkan Pajak 40%
Pelaku usaha hiburan di Kota Semarang, Jawa Tengah, hingga kini belum menerapkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dengan tarif 40%. Kebijakan tersebut menyasar jenis usaha hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa. Ketua Paguyuban Entertainment Semarang (Pager Semar) Fic Indarto mengatakan mayoritas pelaku usaha hiburan di Kota Semarang masih menerapkan tarif […]
-
Pajak Marketplace Berlaku Mulai 1 Juli? DJP: Tunggu Keputusan Menkeu
Ditjen Pajak (DJP) belum tentu memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang online dalam negeri di marketplace mulai 1 Juli 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan dimulainya pemungutan pajak atas pelaku usaha yang berdagang oleh marketplace akan ditentukan oleh menteri keuangan. “Saya belum bisa mengatakan berlaku 1 Juli ya, nanti […]
-
Financial Center dengan Insentif Pajak, Indonesia Menuju Tax Haven?
Rencana pembentukan pusat finansial internasional yang menawarkan insentif pajak khusus berpotensi menjadikan Indonesia sebagai surga pajak (tax haven). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/6/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak memberikan penjelasan secara gamblang mengenai potensi Indonesia menjadi surga pajak. Dia hanya menyampaikan fasilitas pajak di financial center lazim […]
-
DJP Ungkap Modus Pecah Usaha Demi Tarif Pajak UMKM
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap adanya praktik pemecahan usaha dengan mendirikan banyak perseroan terbatas (PT) maupun commanditaire vennootschap (CV) untuk tetap menikmati fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya menemukan pola sejumlah pelaku usaha yang mendirikan badan […]
WA only