Author: admin04
-
PP Pajak Karbon Berpotensi Tingkatkan Likuiditas Bursa Karbon
Presiden Prabowo mengatur mekanisme pajak karbon melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Analis menilai peraturan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan bursa karbon. Berdasarkan Pasal 83 PP tersebut, pajak karbon dapat dikenakan terhadap pemanfa atan energi tak terbarukan, seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam. Lebih lanjut, dalam Pasal 84, kebijakan […]
-
Kemenkeu Sebut Kontribusi Pajak dari Kelompok Orang Kaya Meningkat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim kontribusi penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak yang masuk dalam lapisan tarif PPh sebesar 35%, meningkat dari tahun ke tahun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan seiring dengan jumlah wajib pajaknya bertambah, kontribusi penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak tersebut juga ikut meningkat. “Kita lihat dari tahun […]
-
Purbaya dan Dirjen Pajak Sudah Kantongi Nama Pelaku Wajib Pajak Nakal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan menindak tegas terkait penyelewangan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta para wajib pajak yang terlibat. Dirinya Bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sudah mengantongi nama-nama yang ikut terlibat dalam kasus penyelewangan pajak. Selain itu, pemerintah juga tengah memantau praktik under-invoicing atau penghindaran pajak melalui penyelundupan nilai impor […]
-
DJP Targetkan 14 Juta SPT Tahunan 2025, Wajib Pajak Diminta Segera Aktivasi Akun Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025 mencapai 14 juta SPT. Angka ini lebih rendah dari target pelaporan SPT Tahunan tahun sebelumnya yang sebesar 16,21 juta SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan dari target 14 juta SPT Tahuann Tahun Pajak 2025 […]
-
AR Diadukan ke Lapor Pak Purbaya, DJP Langsung Klarifikasi ke KPP
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menindaklanjuti aduan terkait premanismeoknum account representative (AR) yang disampaikan wajib pajak melalui Whatsapp ‘Lapor Pak Purbaya’. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dirinya telah memerintahkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP untuk mengklarifikasi aduan tersebut. “Informasi yang disampaikan melalui Whatsapp itu terbatas dan kurang lengkap. Artinya, kami […]
WA only