Author: admin04
-
DJP Akan Sepakati MoU Penagihan Pajak dengan Jepang dan Korsel
Ditjen Pajak (DJP) berupaya untuk menyepakati nota kesepahaman (MoU) mengenai bantuan penagihan atau assistance in tax collection (AIC) dengan otoritas pajak dari berbagai yurisdiksi. MoU mengenai AIC diperlukan untuk memberikan dan menerima bantuan penagihan pajak berdasarkan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC). Adapun yurisdiksi-yurisdiksi dimaksud antara lain Jepang dan Korea Selatan. “Dengan […]
-
Ditjen Pajak Kumpulkan 137 Wajib Pajak Sawit, Ada Apa?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sambutan pembuka, menyampaikan […]
-
DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang
Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari […]
-
Capaian Penerimaan Pajak di NTB Baru 56,60% dari Target
Penerimaan pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Oktober 2025 Rp2,24 triliun atau 56,60% dari target 2025. Sedangkan penerimaan pajak gabungan NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat Rp3,96 triliun. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Samon Jaya, menjelaskan penerimaan per jenis pajak tertinggi dari periode Januari sampai dengan 31 Oktober 2025 yaitu pajak penghasilan […]
-
Basis Pajak Orang Pribadi Sempit, DJP Ungkap Data Rasio PTKP Indonesia
Ditjen Pajak (DJP) menyebut batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia sudah cukup tinggi ketimbang Asean dan negara berkembang lainnya sehingga basis pengenaan wajib pajak orang pribadi relatif sempit. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut rasio threshold PTKP terhadap PDB per kapita 2024 sebesar 69,15%. Artinya, batasan PTKP Indonesia mencapai hampir 70% dari rata-rata penghasilan […]
WA only