Author: admin04
-

Alasan 26 Pegawai Pajak Dipecat, dari Pelanggaran Berat hingga Indisipliner
Adapun dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025), Bimo Wijayanto mengaku telah memecat 26 pegawai karena pelanggaran disiplin berat sejak dirinya menjabat pada akhir Mei 2025. Bahkan, 13 pegawai lain masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan integritas. Tak Boleh Peras Wajib Pajak Sementara itu, Purbaya juga sudah mewanti-wanti para […]
-

Ekonom AEI: Tax Ratio Rendah, Indonesia Alami Defisit Prioritas Fiskal
Ekonom Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), Talitha Chairunissa menilai Indonesia perlu lebih bijak dalam menentukan arah belanja anggaran negara di tengah tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih tergolong rendah. Menurut Talitha, kondisi fiskal Indonesia saat ini bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran, melainkan adanya indikasi “defisit prioritas” dalam kebijakan belanja negara. […]
-

Hingga September 2025, Realisasi Pajak Baru 58% dari Target APBN
Ditjen Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak pada Januari hingga September 2025 baru terealisasi senilai Rp1.273,35 triliun. Bila dibandingkan dengan penerimaan pajak pada periode Januari hingga September 2024 yang mampu mencapai Rp1.354,82 triliun, penerimaan pajak pada tahun ini terkontraksi kurang lebih sebesar 6,01%. “Sampai dengan kuartal III/2025, capaian realisasi penerimaan neto kita masih berada di angka […]
-

Kejar Target! DJP Bakal Periksa WP Tak Jujur Lapor SPT hingga Akali Insentif Pajak
Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) No.18/2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret. Beleid ini terbit pada 24 September 2025 lalu dan merupakan aturan pelaksana dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Data kontret adalah data yang diperoleh atau […]
-

Penerimaan Pajak Kripto Indonesia Capai Rp 1,61 Triliun Sejak 2022
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari aset kripto mencapai Rp 1,61 triliun sejak 2022 hingga Agustus 2025. Angka ini menunjukkan tren kenaikan sejak regulasi pajak kripto diberlakukan pada 2022. Sementara itu, pajak kripto dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat senilai total Rp 522,82 miliar sepanjang tahun hingga Agustus 2025. […]
WA only