Author: admin04
-

WP Mulai Ancang-Ancang! Lapor SPT Tahunan Full Coretax Tahun Depan
Makin mendekati akhir tahun, wajib pajak mulai perlu bersiap. Pasalnya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan via coretax system sepenuhnya mulai 2026. Topik ini menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Selasa (30/9/2025). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli menyampaikan penggunaan coretax system dalam pelaporan […]
-

Asosiasi E-Commerce Apresiasi Penundaan Pajak Pedagang Online
Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce. Kebijakan ini disambut baik oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan dianggap sebagai angin segar bagi keberlangsungan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. “Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif […]
-

Industri Semikonduktor di Negara Tetangga Ini Usulkan Insentif Pajak
Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia (The Malaysia Semiconductor Industry Association/MSIA) meminta keringanan pajak demi menjaga kelangsungan sektor industri sekaligus meningkatkan daya saing produk pada 2026. Direktur Eksekutif MSIA Andrew Chan mengatakan pelaku industri semikonduktor membutuhkan insentif seperti pembebasan pajak barang dan jasa (good and services tax/GST) serta keringanan tarif listrik untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. “Langkah-langkah […]
-

Pemungutan Pajak E-Commerce Ditunda Sementara
Kabar baik bagi pedagang di marketplace. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda sementara kebijakan pajak e-commerce. Alasannya, hingga saat ini pemerintah masih belum menunjuk marketplace apa saja yang akan memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% tersebut. Kata Purbaya,pemerintah masih akan melihat kondisi perekonomian di dalam negeri sebelum memutuskan untuk menunjuk para […]
-

Tunggu Perekonomian Kondusif, Menkeu Tunda Penerapan Pajak Toko Online
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda pengimplementasian kebijakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang online di e-commerce. Hingga kini pemerintah masih belum menunjuk e-commerce yang akan menjalankan tugas memungut PPh Pasal 22 ke pedagang online. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beralasan, kebijakan tersebut belum akan diterapkan karena menunggu kondisi perekonomian nasional kembali kondusif. “Saya lihat […]
WA only