Author: admin04
-

Negara Ini Akhiri Bebas Pajak Capital Gain bagi Pemilik Banyak Rumah
Pemerintah Korea Selatan memutuskan tidak akan memperpanjang pengecualian pajak capital gain bagi orang yang memiliki banyak rumah di negara tersebut. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan pengecualian pajak capital gain akan berakhir pada 9 Mei 2026. “Jika ada yang mengira akan ada revisi peraturan untuk memperpanjangnya lagi, itu adalah kesalahan. Keuntungan yang tidak adil […]
-

DJP Jakbar Latih 147 Agen Pajak Kelurahan, Bakal Bantu WP Lapor SPT
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat menyelenggarakan training of trainers (ToT) bagi agen pajak kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat. ToT ini diikuti oleh 147 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing keluaran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Para peserta dimaksud nantinya akan menjadi agen pajak yang mendampingi masyarakat dalam layanan yang bersifat teknis […]
-

Ditjen Pajak Catat 12,5 Juta WP Sudah Aktivasi Akun Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 12,52 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun coretax. Jumlah wajib pajak yang mengaktivasi akun coretax terus bertambah, dan saat ini mencapai 89,43% dari target yang dibidik DJP sekitar 14 juta wajib pajak. “Untuk proses aktivasi akun Coretax DJP, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun mencapai 12.529.341,” kata […]
-

Ini 6 Syarat Layanan Publik WP Bisa Dibuka Kembali oleh Ditjen Pajak
Pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak dapat dibuka kembali sepanjang memenuhi salah satu dari enam kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2025. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PER-27/PJ/2025, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembukaan pembatasan atau pembukaan pemblokiran layanan tertentu kepada penyelenggara […]
-

Optimalkan Penagihan Pajak, DJP Kini Bisa Blokir Layanan Publik
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan PER-27/PJ/2025 yang mengatur pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu pemberitaan media nasional pada hari ini, Senin (26/1/2026). Merujuk pada pasal 2 ayat (1), dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam […]
WA only