Author: admin04
-
Suap Pejabat Pajak Terbongkar, Kepatuhan dan Kepercayaan Wajib Pajak Terancam
Terbongkarnya kembali dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memunculkan kekhawatiran baru terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan hukum, melainkan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Kekhawatiran tersebut menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penggeledahan […]
-
Pengawasan Pajak Diperketat, Aturan SP2DK Resmi Naik Kelas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan pengaturan terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari level surat edaran menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum serta menyamakan tata cara pengawasan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, SP2DK merupakan salah satu instrumen pengawasan yang sangat […]
-
Menguji Coretax, Era Baru Reformasi Pajak
Coretax yang resmi berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 menjadi titik balik perubahan sistem fundamental layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus menumbuhkan kepatuhan sukarela untuk mendongkrak penerimaan negara lewat platform digital terpadu melalui sejumlah fitur revolusioner. Namun, stabilitas sistem dan adaptasi pengguna masih menjadi tantangan. Coretax diluncurkan […]
-
Banyak Oknum Pajak Korupsi, Ini Saran Pembenahan dari Pengamat
Lagi! Kasus korupsi kembali menyeret pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini menegaskan bahwa persoalan integritas di tubuh otoritas pajak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai upaya pemberantasan pelanggaran di sektor perpajakan tidak boleh berhenti pada praktik suap-menyuap oknum […]
-
SP2DK Diperkuat, Pengawasan Kian Ketat
Pemerintah menaikkan tingkatan pengaturan Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan (SP2DK). Semula, SP2DK hanya diatur melalui surat edaran internal. Kini, SP2DK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Langkah ini menandai ambisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertebal fondasi hukum salah satu senjata utama pengawasan kepatuhan, sekaligus memperluas jangkauan bidikannya. Selama ini, SP2DK hanya […]
WA only