Author: Admin 14
-
Kemenkeu Gelontorkan Rp2,9 T Dana Insentif Pajak untuk Provinsi Jawa Timur
Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur menggelontorkan dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk intensif pajak bagi wajib pajak di wilayah itu. Pemberian intensif ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni berupa insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha atau wajib pajak yang terdampak pandemi di wilayah Jawa Timur. “Sampai Oktober […]
-
Wajib di setiap kendaraan, ini cara penggunaan stiker hologram
Nantinya, setiap kendaraan bermotor baik mobil atau motor, wajib dipasang stiker berhologram yang sudah dilengkapi dengan 18 QR Code. Ini merupakan inovasi digitalisasi pajak kendaraan (road tax) yang dilakukan Korlantas Polri bersama dengan Jasa Raharja dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Mengutip laporan Kompas.com pada Selasa (2/11/2021), Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi […]
-
Jelang akhir tahun, pemerintah tambah ratusan KLU penerima insentif pajak
Lebih lanjut, PMK 149/2021 mengatur ada tiga insentif pajak yang mendapatkan tambahan jumlah KLU dari revisi aturan sebelumnya yakni PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Pertama, pembebasan pajak penghasilan (PPh) 22 Impor, kini KLU yang berhak mendapatkannya ada sebanyak 397, sebelumnya hanya 132 KLU. Kedua, diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 menjadi 481 KBLU, semula dalam PMK 82/2021 […]
-
Penerimaan Bea dan Cukai di NTT Tumbuh Positif, Sebegini Angkanya
Kupang. Penerimaan bea dan cukai di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tumbuh positif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak bea dan cukai di NTT bertumbuh mencapai Rp 12,1 miliar hingga triwulan III 2021. Penerimaan bea dan cukai ini tumbuh 115,88 persen atau […]
-
Penerapan pajak karbon jangan untuk alihkan tanggung jawab korporasi
Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan, penerapan pajak karbon di Indonesia jangan sampai menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab korporasi terhadap gas emisi yang telah mereka produksi. “Tidak cukup hanya mengkompensasi kerusakan dengan membayar pajak, tetapi pembangunan yang bersifat ekstraktif terus berjalan,” kata Rachmi Hertanti kepada Antara di Jakarta, Selasa. Menurut […]
WA only