Author: Admin 02
-
PPN Naik Jadi 12% di 2025, Dirjen Pajak Singgung Presiden Baru
JAKARTA. Beberapa fraksi partai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi tentang Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan, DJP pada dasarnya menunggu transisi kepemimpinan baru sejalan dengan kajian yang terus dilakukan. “Kajian akan terus kami jalankan pak, ini juga transisi kepemimpinan juga akan terjadi. […]
-
Cara Sampaikan Permberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara Online
Untuk menghindari sanksi administrasi, wajib pajak orang pribadi atau badan harus melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengaturan jangka waktu penyampaian SPT tersebut diatur dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk […]
-
Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini
JAKARTA, Wajib pajak bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-form. Salah satu kemudahan yang ditawarkan aplikasi ini adalah pengisian SPT Tahunan tidak memerlukan koneksi internet. Wajib pajak hanya perlu koneksi internet pada saat mengunduh dan mengirim SPT. Dokumen formulir yang diunduh pun dalam format pdf sehingga lebih memudahkan bagi wajib pajak. Namun, terkadang wajib pajak […]
-
Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR
JAKARTA, Dengan skema TER, PPh Pasal 21 terutang akan lebih besar pada bulan didapatkannya THR. Namun, pada Desember, masih ada kemungkinan lebih bayar ataupun kurang bayar. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/3/2024). Melalui sebuah unggahan di Instagram, Ditjen Pajak (DJP) menjabarkan 4 contoh penghitungan PPh Pasal 21 dengan […]
-
Berlaku 1 Januari 2025, Ini Barang & Jasa yang Kena PPN 12%!
Jakarta, Per 1 Januari 2025 masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. Tentunya barang dan jasa yang dikonsumsi akan lebih mahal dari sekarang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024) Dalam penjelasannya, PPN 12% dikenakan terhadap seluruh […]