Author: Admin 02

JAKARTA. Pengamat menilai target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB sebesar 18% lebih rasional untuk saat ini, ketimbang harapan Presiden Prabowo Subianto yakni tax ratio 23%. Direktur Eksekutif dan Analis Kebijakan Pajak Pratama-Kreston Tax Reserch Institute Prianto Budi Saptono menyampaikan dengan kondisi ekonom global dan domestik terkini, dirinya optimistis 80% bahwa target 18% masih mampu […]

JAKARTA. Penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Pilar Dua Pajak Minimum Global yang diinisiasi OECD mulai mempengaruhi negara-negara yang sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut, termasuk Indonesia. Resistensi Amerika terhadap Pilar Dua ini berpotensi memberikan dampak, khususnya terkait dengan aturan Undertaxed Payment Rule (UTPR).  “Sejauh ini memang kelihatannya kebijakan yang mendapat resisten dari Amerika adalah terkait UTPR,” ujar […]

Jakarta. Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Nawardi, memproyeksikan penerimaan pajak tahun 2025 diterancam melenceng dari target, yang disebabkan oleh masalah pada sistem perpajakan digital terbaru, yaitu Coretax. “Penerimaan awal tahun ini yang saya dengar misalnya meleset dari target karena adanya persoalan Coretax, yaitu sistem perpajakan digital yang terbaru,” kata Ahmad dalam Rapat […]

Jakarta. Mulai Januari 2025, karyawan di sektor alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan produk kulit akan menerima insentif pajak. Langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari usaha untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam upaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan […]

JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berpeluang mendapatkan sanksi apabila aplikasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan terus bermasalah. Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menjelaskan peluang tersebut tercantum dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 54 UU Pelayanan Publik dijelaskan kegagalan penyelenggaraan layanan publik seperti […]