Author: Admin 02
-
Reformasi Desentralisasi Fiskal Tak Bisa Kilat, Kemenkeu Ungkap Ini
JAKARTA, Kementerian Keuangan menyebut dibutuhkan waktu panjang untuk mereformasi pada desentralisasi fiskal. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan peta kapasitas fiskal daerah saat ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat beragam, bahkan dominan sedang dan rendah. Melalui UU 1/2022 tentang HKPD, pemerintah berupaya melakukan reformasi untuk mendorong kapasitas fiskal daerah meski membutuhkan waktu […]
-
Kejar Setoran Pajak di Bangka, Pemkab Hapus Denda Administrasi
BANGKA, Pemerintah Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, menghapus denda administrasi piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 31 Oktober 2023. Penghapusan denda diharapkan bisa mendongkrak animo masyarakat untuk segera menyetorkan kewajiban pajak mereka. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah Bangka, Adi Muslih mengatakan, penghapusan denda tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka No 30 […]
-
Sri Mulyani Tunjuk 161 Pemungut PPN Produk Digital per September 2023
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menambah jumlah pemungut pajak pertambahan nilai dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Per September 2023, DJP Kemenkeu telah menunjuk 161 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik menjadi pemungut pajak pertambahan nilai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan penambahan ini sebagai bentuk komitmen […]
-
Gali Potensi Pajak, Fiskus Imbau Dealer Mobil Bekas Daftar NPWP Cabang
DENPASAR, Tim Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat melakukan kunjungan kerja ke sebuah dealer mobil bekas yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kota Denpasar pada 15 September 2023. Kunjungan dilakukan untuk menggali potensi dealer mobil bekas yang sudah lebih 6 bulan beroperasi di Denpasar. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Account Representative Seksi Pengawasan IV […]
-
Aturan Baru! Sri Mulyani Wajibkan e-Commerce Setor Data Impor ke DJBC
JAKARTA, Kementerian Keuangan mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yakni retail online dan marketplace untuk bermitra dengan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Ketentuan ini tertuang dalam PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Beleid tersebut mengatur kewajiban bagi PPMSE untuk bermitra dengan DJBC berlaku bila transaksi impor […]
WA only