Author: Admin 02
-
Dapat Telpon dari Nomor 1500200? Kantor Pajak Pastikan Itu Nomor Resmi
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) tidak hanya memberikan layanan perpajakan melalui panggilan masuk (inbound call), tetapi juga via panggilan keluar (outbound call). Panggilan keluar, yakni petugas pajak menelepon wajib pajak, dilakukan melalui sambungan telepon Kring Pajak 1500200. Karenanya, wajib pajak diminta tidak ragu untuk mengangkat panggilan masuk yang berasal dari nomor 1500200. Layanan outbound call DJP […]
-
Keberlanjutan Reformasi Pajak Penting untuk Tax Ratio RI, Ini Kuncinya
JAKARTA. Indonesia dipandang perlu melanjutkan reformasi pajak. Tujuannya, meningkatkan penerimaan secara jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pada APBN. Founder DDTC Darussalam mengatakan reformasi pajak tidak bisa didesain secara instan dan ditujukan untuk memenuhi tujuan jangka pendek semata. Berkaca pada pengalaman di 32 negara yang berhasil melaksanakan reformasi pajak, tax ratio di negara-negara tersebut […]
-
Ada UU HPP dan PSIAP, Pemerintah Yakin Target Pajak 2024 Bisa Dicapai
JAKARTA. Pemerintah, melalui RAPBN 2024, mematok target penerimaan pajak pada tahun depan senilai Rp1.986,9 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,3% dari outlook penerimaan pajak tahun ini senilai Rp1.818,2 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan penerimaan pajak diproyeksikan terus menguat hingga nyaris mencapai Rp2.000 triliun pada 2024. Strategi yang dilaksanakan, antara lain […]
-
Paradoks (Anjloknya) Penerimaan Cukai
Laporan “APBN Kita” per akhir Juni 2023 tampaknya membersitkan sedikit kontradiksi. Penerimaan negara dari cukai misalnya, ‘hanya’ terealisasi Rp 105,9 triliun, turun 12,2% dari Semester I – 2022 yang sebesar Rp 120,6 triliun. Padahal dua tahun berturut-turut penerimaan cukai tumbuh melesat 32% tahun lalu dan 21% pada 2021. Anjloknya penerimaan cukai besar kemungkinan terkait dengan […]
-
Aturan Pemeriksaan Bukper Diuji, Pemohon Diminta Perbaiki Permohonan
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepada pemohon bernama Surianingsih untuk memperbaiki permohonan pengujian materiil atas Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan pemohon perlu menyampaikan perbaikan atas permohonan pengujian materiil paling lambat pada Senin, 11 September 2023 pukul 09.00 WIB. […]
WA only