Author: Admin 02
-
Pengusaha Ritel Mau Bertemu DJP Pekan Depan Bahas Kenaikan PPN
Jakarta.Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tahun 2025. Sejalan dengan itu, sejumlah pengusaha ritel akan menemui Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pekan depan. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan pertemuan tersebut membahas kenaikan PPN 12%. “Mungkin minggu depan ada pertemuan lagi dengan beliau […]
-
Bikin Bupot PPh 21 Istri yang NPWP-nya Gabung Suami, Bisa Diisi NIK
JAKARTA, Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan pengisian identitas dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang merupakan seorang istri dengan NPWP gabung dengan suaminya. Contact center Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas pegawai tetap tersebut dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) istri sepanjang NIK istri sudah […]
-
Sempat Pindah Kerja, Input Bupot dari Perusahaan Lama dan Baru di SPT
JAKARTA. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi karyawan yang sempat berpindah tempat kerja pada pertengahan tahun memang sedikit lebih rumit. Apabila karyawan pindah bekerja ke perusahaan yang berbeda maka kedua bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21, baik dari perusahaan lama dan baru, perlu di-input dalam SPT Tahunan. “Bila wajib pajak mendapat 2 bukti potong dari […]
-
Efek Domino Kenaikan PPN 12%, Merambah ke Berbagai Sektor
Jakarta, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan berdampak ke berbagai sektor. Mulai dari manufaktur, pendidikan, hingga akomodasi ikut merasakan dampak negatif dari kenaikan tarif ini. “Dari pemodelan saya ada manufaktur itu terdampak, kemudian pertanian, transportasi, pergudangan dan penyediaan akomodasi hingga makan dan minum,” […]
-
Pajak PPN Naik jadi 12% di 2025, Pendapatan Negara Bakal Melesat
Jakarta. Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kembali mengemuka ditengah transisi pemerintahan. Kebijakan ini merupakan kelanjutan atas aturan yang telah disusun dan telah ditetapkan di masa pemerintahan saat ini. Dasar hukum kenaikan PPN 12% adalah UU No.7 Tahun 2021 tentang HPP Pasal 7 Ayat (1), salah satunya adalah mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap, yaitu […]
WA only