Author: Admin 02
-
Bupati Ingin Pidanakan Hotel dan Restoran yang Tak Jujur Bayar Pajak
GARUT, Bupati Garut Rudy Gunawan meminta para pelaku usaha hotel dan restoran membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan daerahnya dengan jujur. Rudy mengatakan Pemkab Garut akan menempuh jalur hukum pidana terhadap wajib pajak hotel dan restoran yang menggelapkan pajak. “Pemda akan mempidanakan penggelapan pajak hotel dan restoran,” katanya, dikutip pada Jumat (21/7/2023). Berdasarkan laporan penerimaan pajak […]
-
Pilar 1 OECD Baru Berlaku Bila Negara Besar Sudah Ratifikasi MLC
PARIS. Pilar 1: Unified Approach tak akan serta-merta berlaku meski seluruh negara anggota Inclusive Framework sudah menandatangani multilateral convention (MLC) atas Pilar 1 pada akhir 2023. Pilar 1 baru akan berlaku (entry into force) bila critical mass of jurisdiction sudah meratifikasi MLC. Adapun yurisdiksi yang dimaksud adalah yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) yang tercakup […]
-
Muncul Pesan Eror ETAX 40001, Kring Pajak Beberkan Solusinya
JAKARTA. Kring Pajak memberikan langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh wajib pajak apabila menghadapi kendala atau pesan eror berupa ETAX-40001: Tidak dapat menghubungi E-TaxInvoice Server saat penggunaan aplikasi e-faktur. Langkah-langkah menghadapi kode eror disampaikan Kring Pajak guna merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Dalam media sosial tersebut, terdapat empat langkah yang bisa dilakukan […]
-
Terbitkan SBN Khusus PPS, Negara Raup Rp 7,8 Triliun dan US$ 124 Juta
JAKARTA. Pemerintah meraup duit senilai Rp7,8 triliun dan US$124,1 juta dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk menampung dana harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela (PPS). Kepala Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif DJPPR Arif Prabowo Sulistiono mengatakan SBN khusus PPS ditawarkan dalam denominasi rupiah dan dolar AS. SBN khusus […]
-
Peserta PPS Masih Punya Waktu Investasikan Dana di SBN, Begini Caranya
JAKARTA. Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) masih memiliki waktu hingga 30 September 2023 untuk merealisasikan komitmen investasinya, termasuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kepala Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif DJPPR Arif Prabowo Sulistiono mengatakan pemerintah telah menerbitkan SBN khusus untuk menampung harta bersih yang diungkapkan melalui PPS. Pemerintah pun masih […]
WA only