Author: Admin 02
-
Penagihan Tak Optimal, BPK Temukan Piutang Pajak Macet Rp 7,2 Triliun
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) kembali menemukan masalah piutang pajak macet senilai Rp 7,2 triliun dan piutang pajak daluwarsa senilai Rp 808,1 miliar yang belum dilakukan penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat 2022 […]
-
Tak Tanggapi Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Begini Konsekuensinya
JAKARTA, Account representative (AR) dari kantor pajak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT apabila dari hasil penelitian ditemukan bahwa SPT yang telah disampaikan wajib pajak dinyatakan tidak lengkap atau ada dokumen yang tidak dilampirkan. Setelahnya, wajib pajak memiliki waktu 30 hari sejak surat diterbitkan untuk melengkapi SPT-nya. “Jika wajib pajak tidak menyampaikan kelengkapan […]
-
Catat, Daftar Fasilitas Kantor Ini Kena Pajak Tahun Ini!
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengenakan pajak terhadap fasilitas kantor atau natura 1 Juli lalu. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan […]
-
Ingat! Fasilitas Golf hingga Pacuan Kuda Kena Pajak Natura
JAKARTA. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas pemberian natura atau kenikmatan terkait fasilitas kantor akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2023. Beleid ini mengatur fasilitas olahraga, seperti golf hingga pacuan kuda akan dikenakan pajak natura. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau […]
-
Fasilitas Rumah Dinas Bisa Kena Pajak Natura, Ini Ketentuannya!
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan ketentuan dan batasan atas pajak natura atau kenikmatan bagi para pegawai, termasuk fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023 tentang Pajak Natura, Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan fasilitas rumah yang bebas dari pajak dan termasuk objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Pasal 8 […]
WA only