Author: Admin 02
-
Ada Sanksi Jika Telat Sampaikan Inward Manifest, Ini Alasannya
JAKARTA, Pemerintah melalui PMK 190/2022 mempertegas sanksi bagi perusahaan pemegang sertifikat operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator/AEO) dan mitra utama (MITA) kepabeanan yang terlambat menyampaikan inward manifest (BC 1.1). Kepala Subdirektorat Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan importir AEO/MITA Kepabeanan dapat dikenai blokir pemberitahuan impor barang (PIB). Oleh karena itu, lanjutnya, importir AEO/MITA Kepabeanan harus patuh […]
-
Soal Penerapan Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor, Begini Kata BI
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat devisa hasil ekspor (DHE) hasil operasi moneter term deposit valas sejauh ini telah mencapai US$1,03 miliar dengan nilai outstanding US$452 juta. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan sudah terlihat perkembangan yang positif pada implementasi operasi moneter term deposit valas DHE. Menurutnya, BI juga akan terus memberikan pemahaman mengenai operasi […]
-
Dinamika Pajak dan Stabilitas Ekonomi di Era Digital
ERA digital yang kita hadapi saat ini telah membawa perubahan besar dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan terus berkembang telah menciptakan berbagai model bisnis baru yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang memungkinkan transaksi jual […]
-
Soal Kewajiban Bikin Dokumen Transfer Pricing, Ini Kata DJP
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing). Mengutip ketentuan PMK 213/2016, dokumen penentuan harga transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. “Jika wajib pajak ada melakukan transaksi […]
-
Cara Meminta Data e-Faktur yang Rusak atau Hilang ke KPP
JAKARTA, Kini, seluruh perekaman faktur pajak dilakukan secara digital melalui aplikasi e-faktur. Karenanya, terkadang muncul kendala teknis berupa rusaknya atau hilangnya database e-faktur. Jika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan pengusaha kena pajak (PKP)? PKP bisa meminta kembali data faktur pajak kepada KPP terdaftar. Ketentuan soal permintaan kembali data faktur diatur pada Pasal 2 […]
WA only