Author: Admin 02
-
Telat Lapor SPT Tak Selalu Kena Denda, Ini 8 Pengecualiannya
JAKARTA. Terdapat 8 pihak yang tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. Normalnya, wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000 dan SPT Masa lainnya dikenakan sebesar Rp100.000. Sementara itu, wajib pajak yang terlambat menyampaikan […]
-
Masih Marak, Reklame Liar dan Tak Bayar Pajak Dibongkar Pemda
ACEH UTARA. Pemkab Aceh Utara melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame liar yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah jatuh tempo, serta papan reklame yang tidak membayarkan pajak ke kas daerah. Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah Chairuddin mengatakan kegiatan penertiban ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka patuh pajak […]
-
Danantara Akan Menyetor Dividen Rp 120 Triliun ke Negara, Masuk ke PNBP
JAKARTA. Danantara akan menyetorkan dividen jumbo ke negara pada tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, pembagian dividen dari Danantara mencapai Rp 120 triliun tahun ini. Dividen Danantara tersebut akan menjadi tambahan penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Purbaya bilang, pembahasan mengenai pembagian dividen Danantara telah dilakukan. Kementerian Keuangan tinggal menunggu […]
-
NPWP Baru Aktif, Wajib Pajak Bisa Ajukan KSWP? Ini Kata Kring Pajak
JAKARTA. Wajib pajak yang sebelumnya berstatus non-efektif (NE) dan baru diaktifkan kembali dapat mengajukan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kring Pajak menjelaskan permohonan layanan perpajakan mengenai KSWP dapat diajukan melalui Coretax DJP. Status valid pada KSWP diberikan apabila wajib pajak memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam PER-43/PJ/2015. “Silakan untuk memastikan […]
-
Ada Potensi Pajak, Bapenda Rekonsiliasi Belanja Makan-Minum di Desa
CIREBON. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan merekonsiliasi data belanja makanan dan minuman desa dengan pembayaran dan pelaporan pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Cirebon Fahmi Sujati mengatakan rekonsiliasi dimaksud diperlukan mengingat terdapat potensi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dalam belanja makanan dan minuman oleh desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). […]
WA only