Author: Admin 02
-
Ada Coretax System, DJP Klaim Lapor SPT Bakal Efisien dan Mudah
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak akan lebih efisien dan mudah sejalan dengan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). DJP menyatakan penyampaian SPT menjadi salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Penyampaian SPT ini adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai SPT yang […]
-
Musim SPT Tahunan, Ditjen Pajak: Waspada Penipuan Surat Peringatan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan. Sebab, pada rentang waktu pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan kerap terjadi modus penipuan mengatasnamakan DJP melalui aplikasi WhatsApp. “Mohon berhati-hati kawan pajak dapat melakukan konfirmasi ke kantor pajak terkait informasi resmi DJP,” tulis DJP melalui media sosial X @ DitjenPajakRI, Rabu (24/1). Sebagai informasi, […]
-
Fakta-fakta Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen
Jakarta, Belakangan, kenaikan tarif pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen menuai protes dari kalangan pengusaha. Berbagai tanggapan dari pemerintah diberikan untuk menjawab protes tersebut. Kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan ini dinilai merugikan usaha di industri hiburan dan dikhawatirkan menurunkan minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikut ini deretan fakta mengenai kenaikan pajak hiburan dikutip dari […]
-
Pajak Minimum Global akan Berlaku, Bahlil: Tax Holiday Harus Tetap Ada
JAKARTA, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berpandangan insentif pajak masih tetap diperlukan guna menarik investasi ke dalam negeri. Meskipun Indonesia dan beberapa negara akan memberlakukan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) mulai tahun ini, menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, insentif pajak tetap perlu diberikan. Insentif itu terutama […]
-
Bahlil Akui Pajak Hiburan 40%-75% Berdampak ke Investasi
JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal polemik kenaikan pajak hiburan menjadi 40%-75% yang mendapat penolakan dari kalangan pelaku usaha. Penetapan pajak hiburan ini tercantum dalam Undang-undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) […]
WA only