Author: Admin 02
-

Sertel Kedaluwarsa Harus Diajukan Pengurus, Tak Bisa Dikuasakan
JAKARTA, Permintaan sertifikat elektronik (sertel) bagi wajib pajak badan harus dilakukan oleh pengurus dan tidak dapat dikuasakan. Sesuai dengan Pasal 41-42 PER-04/PJ/2020, bagi wajib pajak badan dengan status pusat, permintaan sertel diajukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan. “[Bagi WP dengan status cabang], permintaan sertel diajukan oleh pimpinan cabang atau pengurus cabang lainnya,” bunyi […]
-

Perusahaan Tak Beri Bukti Potong Pajak, Gimana Cara Lapor SPT?
Jakarta, Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi akan segera berakhir pada 31 Maret 2023. Untuk kalian yang berprofesi sebagai karyawan dan ingin membuat laporan tersebut, maka ada satu dokumen yang sangat penting, yaitu bukti potong pajak. Bukti potong pajak ini adalah salah satu dokumen yang harus diminta ketika para pekerja mengajukan pengunduran […]
-

Staf Ahli Menkeu: Seluruh Aplikasi Pajak Bakal Dipusatkan ke Coretax
JAKARTA, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan seluruh aplikasi pajak yang selama ini terpisah-pisah akan dipusatkan dalam sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan wajib pajak selama ini mengenal beragam aplikasi seperti e-registration, e-bupot, e-filing, dan lain-lain. Ke depan, seluruh aplikasi tersebut akan disatukan […]
-

Jelang Deadline Lapor SPT Tahunan PPh OP, Hati-Hati Penipuan Catut DJP
JAKARTA, Dirjen Pajak Suryo Utomo kembali mengingatkan wajib pajak untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas jelang berakhirnya periode penyampaian SPT Tahunan 2023 PPh orang pribadi. Suryo mengatakan DJP memang mengirimkan email blast berisi imbauan penyampaian SPT Tahunan. Sayangnya, penipu juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyebarkan email palsu yang mengatasnamakan DJP. “Ini yang mungkin […]
-

Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sebanyak 67,36 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan bahwa daya yang telah dipadankan setara 91,67% dari 73,48 juta wajib pajak orang pribadi. Artinya, masih ada sekitar 6,11 juta NIK yang harus […]
WA only