Author: Admin 02
-
Daftar Barang Mewah Kena Pajak, Apakah Kamu Punya?
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah melakukan revisi terhadap aturan soal pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap barang kena pajak (BKP) tergolong mewah, selain kendaraan bermotor. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai […]
-
Tingkatkan Kepatuhan, Bandung Bakal Pasang 1.000 Alat ‘Perekam Pajak’
BANDUNG. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat akan memasang electronic fiscal device (EFD) di 1.000. Pemasangan alat tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemasangan EFD sudah dilaksanakan secara bertahap sejak 30 Januari 2023 di 363 titik yakni 27 hotel, 4 tempat parkir, 314 restoran, dan 18 tempat hiburan. “Ini juga dapat meningkatkan kepatuhan para wajib […]
-
Satgas Libatkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai Guna Usut Skandal Rp 349 Triliun
SURABAYA. Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memutuskan membentuk Satgas untuk mengusut dugaan skandal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Namun Satgas bentukan Mahfud tersebut dinilai tidak akan efektif, karena di dalam satgas tersebut melibatkan […]
-
Bapenda Karawang terapkan pelayanan berbasis digital untuk peningkatan PAD
Karawang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menerapkan pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2023. “Kami ingin ada peningkatan pendapatan pajak. Jadi untuk mendukung itu, diterapkan inovasi berupa pelayanan berbasis digital,” kata Kepala Bapenda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, di Karawang, Selasa. Ia mengatakan, pada tahun ini semua layanan di kantornya […]
-
WP Badan Berikan Jasa Pengurusan Dokumen, DJP: Kena PPh Pasal 23
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan jasa pengurusan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak dapat dikenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. DJP menambahkan ketentuan PPh Pasal 23 atas jasa pengurusan dokumen tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/2015. “Jika transaksi […]
WA only