Author: Admin 02
-
Optimalkan Insentif Pajak Litbang, Lepas dari Perangkap Kelas Menengah
TAHUN ini Bank Dunia (World Bank) kembali mengategorikan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Namun, naiknya status ini tidak lantas menjamin Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dibutuhkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 6% hingga 7% secara konsisten untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi sebelum 2045. Salah […]
-
Rasio Pajak Daerah 2022 Mencapai 13,0 Persen, Tertinggi Diduduki Provinsi Bali Sebesar 3,23 Persen
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah tahun 2022 mencapai 13,0 persen. Tertinggi dari Provinsi Bali sebesar 3,23 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Sandy Firdaus saat Media Briefing di Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). “Memang targetnya bisa mencapai 3 persen dan itu sudah bagus. Saat ini kalau kita […]
-
Pengadilan Pajak, Dasar Hukum, Tugas, dan Kewenangannya
Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat satu badan yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa pajak antara warga negara dengan otoritas pajak. Badan khusus yang dimaksud, adalah pengadilan pajak. Keberadaan badan pengadilan pajak ini, merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebab, lembaga ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak, dan hak-hak, serta […]
-
Kejar Penerimaan, Badung akan Terapkan BPHTB Berbasis Nilai Transaksi
BADUNG, DPRD Badung, Bali mengungkapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bakal menerapkan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) berbasis nilai transaksi. Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan BPHTB berbasis nilai transaksi diterapkan berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang disetujui eksekutif dan legislatif. “Apakah menggunakan NJOP? Apa nilai riil […]
-
Ada Pemutihan Denda PBB-P2 Sampai Akhir Tahun! Cukup Bayar Pokoknya
KARANGANYAR, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, memberikan insentif berupa pembebasan denda pajak bumi dan daerah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar menyatakan program pemutihan denda dilaksanakan untuk membantu wajib pajak yang kesulitan melunasi tunggakan pajak daerah. Wajib pajak pun diimbau memanfaatkan program pemutihan denda ini untuk melunasi tunggakan PBB-P2. “Yuk, kita […]
WA only