Author: Admin 02
-
Penyelenggara Layanan dan LJK Bisa Padankan NIK dan NPWP di Portal Ini
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan penyelenggara layanan publik, lembaga jasa keuangan, dan badan lainnya yang mensyaratkan NPWP dalam pemberian layanan perlu menggunakan NIK, NPWP 16 digit, atau NITKU sesuai dengan amanat PMK 112/2022. Untuk mendukung penyelenggara layanan publik, lembaga jasa keuangan, dan badan lainnya dalam melaksanakan PMK 112/2023, DJP bakal memberikan layanan pemadanan, baik secara […]
-
Insentif Pajak untuk Investor Tidak Besar, Ini Penjelasan Sri Mulyani
JAKARTA. Pemerintah menegaskan insentif pajak yang diberikan secara langsung untuk masyarakat, lebih besar ketimbang insentif yang diberikan kepada investor seperti tax holiday, tax allowance, dan sejenisnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan contoh insentif yang kepada masyarakat. Salah satunya ialah pembebasan bahan pokok dari pengenaan PPN. Menurutnya, penyerahan barang-barang tersebut seharusnya dikenai PPN. “Itu kan sebetulnya […]
-
Sri Mulyani Jawab Nyinyiran soal Apa-apa Dipajakin, Ungkap Fakta Ini
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab nyinyiran netizen yang berpandangan apa-apa dipajakin. Bendahara Negara itu membeberkan data yang justru menunjukkan bahwa insentif perpajakan mayoritas dinikmati masyarakat langsung. Sri Mulyani mengatakan sepanjang 2022 insentif perpajakan yang dinikmati masyarakat rumah tangga langsung memiliki porsi terbesar yakni 43,5%. Sisanya 35% dirasakan sektor bisnis dan 21,5% untuk usaha […]
-
Dapat Telpon dari Nomor 1500200? Kantor Pajak Pastikan Itu Nomor Resmi
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) tidak hanya memberikan layanan perpajakan melalui panggilan masuk (inbound call), tetapi juga via panggilan keluar (outbound call). Panggilan keluar, yakni petugas pajak menelepon wajib pajak, dilakukan melalui sambungan telepon Kring Pajak 1500200. Karenanya, wajib pajak diminta tidak ragu untuk mengangkat panggilan masuk yang berasal dari nomor 1500200. Layanan outbound call DJP […]
-
Keberlanjutan Reformasi Pajak Penting untuk Tax Ratio RI, Ini Kuncinya
JAKARTA. Indonesia dipandang perlu melanjutkan reformasi pajak. Tujuannya, meningkatkan penerimaan secara jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pada APBN. Founder DDTC Darussalam mengatakan reformasi pajak tidak bisa didesain secara instan dan ditujukan untuk memenuhi tujuan jangka pendek semata. Berkaca pada pengalaman di 32 negara yang berhasil melaksanakan reformasi pajak, tax ratio di negara-negara tersebut […]
WA only