Author: Admin 02
-

Mitra Utama DJP, PERTAPSI Terima Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani
JAKARTA, Bertepatan dengan peringatan Hari Oeang ke-77, Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) menerima Piagam Penghargaan Nagara Dana Abisatya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Piagam Penghargaan Nagara Dana Abisatya secara langsung kepada Ketua Umum PERTAPSI Darussalam dalam Upacara Bendera Hari Sumpah Pemuda dan Hari Oeang ke-77, […]
-

Tarik Ulur Penerapan Pajak Karbon
Jakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ikut memberikan perhatian kepada penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia yang sampai saat ini belum juga diterapkan. Pajak karbon ini sangat menarik mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim. “Sudah setahun lalu pajak karbon akan ditetapkan, akan tetapi sampai saat ini memang masih tarik-ulur, karena memang ada […]
-

Alamat Tak Sesuai, Perlu Dibuat FP Pengganti Agar PM Bisa Dikreditkan
JAKARTA, Pengusaha kena pajak (PKP) perlu memahami kembali ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022, faktur pajak disebut memenuhi persyaratan formal apabila diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Salah satu hal yang perlu diisi adalah identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang […]
-

Coretax System Berlaku 1 Juli 2024, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak
LOMBOK. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan Coretax System pada 1 Juli 2024. Dalam sistem canggih tersebut, wajib pajak tidak lagi ribet dalam mengisi atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dikarenakan pengisian SPT Tahunan akan dilakukan secara prepopulated pada 2025 mendatang. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP […]
-

Soal Rencana Penerapan Tarif Efektif PPh Pasal 21, Begini Progresnya
JAKARTA, Pemerintah berupaya menyelesaikan peraturan yang dibutuhkan untuk menerapkan tarif efektif rata-rata pemotongan PPh Pasal 21. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan RPP tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan sedang dalam proses harmonisasi. Apabila RPP ini telah diundangkan, pemerintah juga bakal menerbitkan peraturan menteri […]
WA only