Author: Admin 02
-

PMK 96/2023 Soal Bea Cukai dan Pajak Barang Kiriman akan Direvisi
JAKARTA. Kementerian Keuangan akan merevisi PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/10/2023). Revisi dilakukan karena penerapan PMK 96/2023 akan dipercepat, yakni mulai 17 Oktober 2023. Dalam ketentuan saat ini, PMK 96/2023 mulai berlaku setelah 60 […]
-

OECD Rilis Konvensi Multilateral soal Pajak Global, Ada Potensi US$200 Miliar
JAKARTA. OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development secara resmi meluncurkan naskah terbaru konvensi multilateral (Multilateral Convention/MLC). Naskah tersebut sebagai bekal untuk menerapkan amount A dalam Pilar I pajak global untuk mengoordinasikan realokasi hak pemajakan ke yurisdiksi pasar, meningkatkan kepastian perpajakan, dan menghapuskan pajak layanan digital. Melansir dari laman resmi OECD, Kamis (12/10/2023), penerbitan […]
-

Tak Lapor SPT Meski Sudah Diingatkan, WP Didatangi Petugas Pajak
Berau. Lokasi usaha wajib pajak badan di Berau, Kalimantan Utara disambangi account representative (AR) dari KPP Pratama Tanjung Redeb, beberapa waktu lalu. Usut punya usut, wajib pajak tersebut tercatat belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas tahun pajak 2022. Petugas sebenarnya telah mengingatkan wajib pajak melalui pesan Whatsapp agar kewajiban pelaporan SPT Tahunan dipenuhi, tetapi […]
-

Resmi! OECD Terbitkan Konvensi Multilateral Pilar 1 Pajak Global
Jakarta. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi menerbitkan konvensi multilateral atau multilateral convention (MLC) Pilar Satu Perpajakan International untuk mengatasi perpajakan globalisasi dan digitalisasi. Terbitnya konvensi multilateral ini menandakan bahwa masyarakat global selangkah lebih dekat menuju finalisasi Solusi Dua Pilar untuk mengatasi tantangan perpajakan yang timbul akibat digitalisasi dan globalisasi perekonomian. “Naskah MLC […]
-

WP dengan Kriteria Ini Bebas Bayar Pajak Penghasilan PHTB
JAKARTA, Wajib pajak, baik orang pribadi atau badan, yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) wajib membayar pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 5%. Merujuk pada PER-30/PJ/2009, PPh wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari PHTB, atau dipungut bendaharawan atau pejabat yang membayar atau […]
WA only