Author: Admin 02
-
BPK Catat Pemeriksaan oleh DJP Belum Sepenuhnya Berbasis Risiko
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat perencanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP) belum sepenuhnya berbasis pada sektor prioritas dan risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa perencanaan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya mempertimbangkan sektor usaha prioritas, belum memperhatikan keselarasan dengan peta risiko kepatuhan dan ability to pay, serta belum memasukkan […]
-
BPK Soroti Kinerja Pengawasan Pajak, DJP Janji Benahi Sistem
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menilai pengawasan dan pemeriksaan perpajakan belum optimal dan berpotensi membuat penerimaan negara tidak tergarap maksimal. DJP menegaskan bahwa temuan tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme check and balance untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge […]
-
DJP Himpun 11,65 Juta SPT Tahunan, Sudah 77 Persen dari Target
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 11,65 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak hingga 22 April 2026. DJP menegaskan batas waktu relaksasi SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dan tenggat pelaporan terakhir bagi wajib pajak badan akan sama-sama jatuh pada 30 April 2026. Artinya, wajib pajak memiliki sisa […]
-
Purbaya Singgung Rencana Pungut Pajak Kapal di Selat Malaka
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kemungkinan Indonesia memungut pajak dari kapal yang melintas di wilayah perairan Selat Malaka, jalur strategis perdagangan yang masuk kawasan RI, Singapura dan Malaysia. Langkah itu, menurut dia, bisa saja dilakukan seperti Selat Hormuz yang diblokade oleh Iran. Pernyataan itu diungkapkan oleh Purbaya saat menjadi pembicara dalam acara Simposium PT SMI, […]
-
Insentif Pajak Dipangkas, Kemenperin Waspadai Dampak ke Adopsi Mobil Listrik
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons terbitnya aturan baru pajak kendaraan bermotor melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang berpotensi mengubah struktur biaya kepemilikan kendaraan listrik di Indonesia. Dalam beleid tersebut, pemerintah mulai mengurangi insentif fiskal untuk kendaraan listrik seiring terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun mewanti-wanti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap […]
WA only