Author: Admin 02
-
PPN 12% Lebih Menekan Masyarakat Bawah
Pemerintah diminta memitigasi efek penerapan tarif PPN 12% terhadap masyarakat rentan JAKARTA. Gelombang penolakan atas pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% masih terus bergulir. Hingga berita ini diturunkan, petisi berjudul Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN! yang diinisiasi kelompok Bareng Warga di platform Change.org, telah diteken 194.951 warganet sejak pertama kali digagas pada 19 […]
-
PPN dan Daya Beli
JAKARTA. Menuai protes, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan ulang rilis tentang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% pekan ini. Selain ralat dan penjelasan atas rilis sebelumnya, Dirjen Pajak ingin menekankan bahwa dampak perubahan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat tidak besar. Beberapa indikator pendukung, disodorkan. Yang pertama adalah dampak kenaikan PPN 1% terhadap harga barang sejatinya […]
-
Ironi Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak
JAKARTA. Agenda konsolidasi fiskal yang mulai digeber sejak 2023 agaknya terus menuai polemik. Belum tuntas kontroversi amnesti pajak jilid III dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% didiskusikan di ruang publik, pemerintah kembali melempar “bola panas” yang mengarah pada segmen pengusaha. Di satu sisi, pemerintah berencana mengubah tarif final pajak penghasilan (PPh) Badan. Tarif […]
-
Gelembung Protes PPN 12% Membesar
JAKARTA. Gelombang penolakan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 semakin membesar. Protes semakin meluas dan datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga pemengaruh (influencer). Dari kalangan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan tersebut pada pekan ini. Sementara […]
-
Kantong Masyarakat Bakal Cekak
JAKARTA. Masyarakat perlu bersiap mengencangkan ikat pinggang. Sederet kebijakan baik pajak maupun nonpajak bakal membuat pengeluaran masyarakat pada tahun depan lebih besar. Sejumlah kebijakan yang dimaksud, pertama, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Aturan ini menyasar semua kelompok barang dan jasa, kecuali beberapa yang dikecualikan, salah satunya pangan. Kedua, kenaikan […]
WA only