Author: Admin 02
-
Ketentuan Penyesuaian Keterkaitan saat Timbul Pengenaan Pajak Berganda
JAKARTA, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172/2023 turut memuat ketentuan mengenai corresponding adjustment. Dalam PMK tersebut, corresponding adjustment diterjemahkan menjadi penyesuaian keterkaitan. Berdasarkan pasal 40 ayat (1), wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan bila penentuan harga transfer oleh DJP melalui pemeriksaan atau koreksi harga transfer oleh otoritas pajak mitra P3B […]
-
Penerimaan Pajak Jaksel II Tembus Rp 65,73 Triliun Sepanjang 2023
Jakarta. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (Kanwil DJP Jaksel II) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp 67,83 Triliun atau 103,2% dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp 65,73 Triliun. Kepala Kanwil DJP Jaksel II Neilmaldrin Noor menyampaikan, capaian penerimaan pajak tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,4% dari realisasi penerimaan […]
-
Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi
Nusa Dua, Ba Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali. “Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang […]
-
12,5 Juta Wajib Pajak Belum Memadankan NIK-NPWP
JAKARTA. Wajib pajak kembali diimbau untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tercatat masih ada 12,5 juta NIK yang belum dipadankan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sudah ada sekitar 59,88 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga akhir 2023. Angka ini setara 82,63% dari […]
-
Contoh PPh Pasal 21 Jasa Bukan Pegawai yang Mempekerjakan Orang Lain
JAKARTA. Lampiran PMK 168/2023 memuat contoh penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa. Adapun dalam pemberian jasa itu, bukan pegawai mempekerjakan orang lain dan/atau melakukan penyerahan material. Penghitungan besarnya PPh Pasal 21 terutang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan […]
WA only