Author: Admin 02
-
Sri Mulyani kejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground economy. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, dia mengatakan pihaknya tengah memetakan aktivitas ekonomi ilegal dan ekonomi bawah tanah guna menentukan tindakan yang akan diambil. “Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah sifatnya menghindari pajak, maka […]
-
Pemerintah Lirik Potensi Pungutan Pajak dari Underground Economy
JAKARTA, Pemerintah sedang melakukan kajian tentang fenomena ekonomi bawah tanah (underground economy), yang mencakup praktik penghindaran pajak serta aktivitas ilegal lainnya. Selama ini banyak potensi penerimaan negara dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam underground economy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendekatan terhadap underground economy akan berbeda, tergantung pada sifat kegiatan yang terlibat, baik itu penghindaran […]
-
Ramai-ramai Kritik PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan
Jakarta. Pajak pertambahan nilai (PPN) bakal naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 masih sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia juga menegaskan belum ada pembahasan pemberlakuan kenaikan pajak akan […]
-
Jalan Terjal Pemerintah untuk Mencapai Target Pajak Tahun Ini
JAKARTA, Target penerimaan pajak yang dipatok untuk tahun ini tampaknya tak mudah digapai. Pemerintah mengakui sulit mengejar target penerimaan pajak di tengah lesunya perekonomian domestik dan global. Topik tersebut menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Kamis (14/11/2024). Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Oktober 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.517,53 triliun atau 76,3% […]
-
KSO Ber-NPWP, Kewajiban PPh Dilaksanakan Sesuai PMK 79 Mulai 2025
JAKARTA. Kerja sama operasi (KSO) yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) harus melaksanakan kewajiban PPh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2024 mulai tahun depan. Kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan PPh sesuai dengan Pasal 7 PMK 79/2024 dilaksanakan sejak tahun pajak 2025. “KSO yang telah memiliki NPWP sebelum peraturan menteri ini […]
WA only