Author: Admin 11
-

Jika Ada Pajak Minimum Global, Bagaimana Nasib Pemberian Insentif?
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyebut insentif pajak akan menjadi isu yang krusial dalam pembahasan kesepakatan terkait dengan pajak minimum global (global minimum tax). Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan pemerintah kemungkinan sudah tidak bisa lagi memberikan insentif pajak jika konsensus global minimum tax tercapai dan berjalan. Topik insentif pajak masih akan dibahas dalam […]
-

Sri Mulyani: Sistem Pengajuan Insentif Pajak Bakal Disempurnakan
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan menyempurnakan sistem pengajuan insentif pajak sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah yakni temuan terkait insentif […]
-

Konsensus Pajak Ekonomi Digital Untungkan Negara Berkembang?
JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan konsensus pajak ekonomi digital akan memberi keuntungan bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Senior Tax Advisor OECD Andrew Auerbach menilai negara berkembang justru berpotensi lebih diuntungkan dengan tercapainya konsensus tersebut. Dia beralasan penerimaan pajak dari ekonomi digital akan menjadi sumber penerimaan […]
-

Dirjen Pajak Harapkan Konsensus Ciptakan Perpajakan yang Setara
JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan Indonesia akan terus mendukung upaya pencapaian konsensus multilateral mengenai pemajakan ekonomi digital agar segera tercapai. Suryo mengatakan proposal Pilar 1 (Unified Approach) dan Pilar 2 (Global Anti-Base Erosion) pemajakan ekonomi digital perlu segera disepakati untuk mencapai hak pemajakan yang adil. Kesepakatan itu direncanakan dapat tercapai sehingga implementasinya […]
-

Tolak Wacana Pajak Karbon, APBI: Pasti Menambah Beban Pelaku Usaha
JAKARTA – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menolak wacana pemerintah yang ingin memberlakukan pajak karbon. Pihaknya menilai parlemen tidak mendengarkan masukan dari pelaku usaha yang terdampak atau rancangan undang-undang terkait pajak karbon. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia dengan tegas mengatakan bahwa pajak karbon perlu dibahas secara komprehensif. Sebab, banyak faktor yang melingkupinya sehingga membutuhkan waktu yang panjang. […]
WA only