Author: Admin 11
-
BPK Temukan Pemberian Rp 1,69 Triliun Insentif Perpajakan Tidak Wajar
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan, ada sekitar Rp 1,69 triliun penyaluran insentif perpajakan belum dapat diyakini kewajarannya dan belum sesuai dengan ketentuan. Dalam laporannya, BPK menyebut, dana tersebut merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak (WP) dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona. Adapun tahun lalu, realisasi insentif perpajakan dalam program Pemulihan […]
-
Reformasi Pajak Berlanjut Setelah UU Cipta Kerja Terbit, Cermati Ini!
DELI SERDANG, DDTCNews – Agenda reformasi pajak di Indonesia masih akan terus bergulir pascaditerbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan dalam kondisi reformasi pajak yang masih berjalan, ada 2 hal yang harus jadi perhatian wajib pajak. Pertama, perkembangan regulasi. Kedua, manajemen risiko atas perubahan regulasi tersebut. “Terkadang […]
-
Tak Ada SOP, Penagihan Tunggakan PBB Tidak Efektif
JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2020 mencatat pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI Jakarta masih bermasalah dan belum efektif. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta sesungguhnya sudah melakukan verifikasi dan validasi atas data piutang PBB menggunakan teknologi informasi. Sayangnya, belum ada standard operating procedure (SOP) yang […]
-
Rencana Memperpanjang Periode Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Terpopuler
JAKARTA, DDTCNews – Rencana pemerintah untuk memperpanjang sejumlah insentif pajak hingga akhir tahun, termasuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menjadi berita terpopuler sepanjang pekan ini, 21-25 Juni 2021. Insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun merupakan insentif yang diatur dalam PMK No. 9/2021 seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan […]
-
Penjelasan Pemerintah Soal Pengenaan Pajak Karbon
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menetapkan tarif atas emisi karbon (carbon pricing) melalui pengenaan pajak atas karbon dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pemerintah dalam laporan APBN Kita edisi Juni 2021 menyebut pengenaan pajak karbon menjadi salah satu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti yang menjadi komitmen pemerintah dalam Persetujuan Paris. […]
WA only