Author: Admin 11
-

DJP Perkuat Pengawasan WP Penerima Insentif Pajak
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (24/6/2021). Direktur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas sudah mempunyai aplikasi management dashboard e-reporting yang digunakan untuk menatausahakan dan memantau pemanfaatan insentif. “[DJP] […]
-

Rasio PPN Terhadap PDB Indonesia Masih Rendah, Ini Penjelasan Kemenkeu
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat rasio pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada saat ini hanya sebesar 3,6%. Pemerintah dalam laporan APBN Kita edisi Juni 2021 menyebut performa tersebut disebabkan tarif PPN Indonesia yang rendah serta pemberian berbagai pengecualian dan fasilitas PPN. Saat ini, rasio PPN Indonesia tercatat lebih rendah […]
-

Risiko Insentif PPh Pasal 21 DTP Tidak Diterima Pegawai, Ini Kata BPK
JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada sejumlah insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang tidak dapat diyakini telah diterima pegawai yang berhak. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, BPK mengatakan insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif bagi wajib pajak pegawai yang diberikan […]
-

Soal PPN Sembako, Pengamat: Pemerintah Jangan Buru-Buru
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana meningkatkan rasio perpajakan dengan memperluas obyek pajak. Salah satunya, dengan melakukan reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebutuhan pokok atau lebih dikenal dengan sembako bisa dimasukkan dalam kategori barang yang kena PPN ini. Pasalnya, dalam draf Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah menghapus produk sembako, […]
-

Covid Menggila, Pengenaan Pajak Multi Tarif Sebaiknya Ditunda
JAKARTA – Pemulihan ekonomi dengan bersender pada reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multitarif menimbulkan pro dan kontra pada sejumlah pihak. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal tidak setuju pemberian pajak pada kalangan menengah ke atas diberikan saat situsasi negara sedang digerus pandemi Covid-19. Dia mengatakan, pemberian pajak pada sejumlah sektor seperti produk-produk premium dan jasa klinik kecantikan yang […]
WA only