Author: Admin 11

Bisnis, JAKARTA — Praktik diskriminasi pajak dinilai kian nyata. Di satu sisi pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi tarif untuk masyarakat kelas atas. Di sisi lain, kelompok bawah makin terbebani dengan reformulasi struktur pajak.  Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, reformulasi pajak melalui Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) merupakan hasil […]

Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan dibahas pemerintah dan DPR, tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan rata-rata 12 persen. Namun, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Sejumlah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang termasuk kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat […]

PEMERINTAH bermaksud untuk menata ulang berbagai pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN). Selain mewujudkan efektivitas dan netralitas sistem PPN, pembatasan pengecualian PPN tersebut berkaitan erat dengan strategi memperluas basis PPN. Berbagai organisasi internasional telah berulang kali menekankan perlunya evaluasi atas pengecualian PPN. Salah satunya OECD (2010). Sebagai bagian dari strategi perluasan basis pajak, pengurangan pengecualian PPN akan […]

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan menggelar pengampunan pajak dalam dua program. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), sekaligus menambah pundi-pundi penerimaan negara di tahun depan. Kebijakan tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang rencananya dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun […]

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana mengatur hasil pertambangan untuk dikenai pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk emas murni. Padahal sebelumnya, berdasarkan aturan yang berlaku sekarang emas murni hasil pertambangan dikecualikan dari objek pajak atau termasuk non-barang kena pajak (BKP). Sebab, saat ini hanya emas perhiasan yang dipungut PPN. Namun untuk emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara masih dikecualikan […]