Author: Admin 13
-
Restoran di Kobar jadi contoh terapkan alat perekam transaksi pajak
Ini menunjukkan bahwa Pemkab Kobar terus berupaya keras dalam mewujudkan otonomi daerah mandiri Pangkalan Bun – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah Molta Dena menyatakan bahwa alat perekaman pajak restoran secara daring yang digagas pihaknya dan telah diluncurkan Bupati Nurhidayah, sudah mulai diterapkan kepada belasan rumah makan dan restoran di wilayah […]
-
CORE Prediksi Potensi Shortfall Pajak Akibat Perpanjangan PPKM
JAKARTA – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang kini dinamakan PPKM level 4, diperkirakan dapat berdampak pada melambatnya penerimaan pajak serta terjadinya potensi shortfall. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat, pada akhirnya akan berdampak juga pada penerimaan pajak. “Dengan adanya PPKM Darurat […]
-
Hadapi Ancaman Besar Dunia Pasca Covid, Menkeu Siapkan Apa?
Jakarta – Dunia dihadapkan ancaman lebih besar dari pandemi covid-19 di masa depan. Semua negara, termasuk Indonesia juga harus mempersiapkan diri dari sekarang. Apa yang disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati? Dalam laporan United Nations Environment Programme (UNEP) dunia saat ini suhunya 1,1 derajat celcius lebih hangat di bandingkan kondisi pra industrialisasi, yaitu pada saat […]
-
Mulai tahun depan, perusahaan terbuka dapat insentif pajak 3 persen
JAKARTA, Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan bahwa pemerintah memberikan insentif pajak untuk perusahaan tercatat (listed company) atau perusahaan terbuka melalui penurunan pajak PPh Badan 3 persen lebih rendah dari perusahaan non-listed. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setia menyebut dengan ketentuan tersebut maka PPh Badan yang akan dikenakan kepada perusahaan tercatat sebesar 17 persen, […]
-
Ombudsman Respons BPK soal Boros Layanan Cloud di Kominfo
Jakarta — Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika merespons catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan pemborosan anggaran satelit di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020. Mengutip dokumen BPK, pemborosan terjadi karena Kominfo belum menggunakan satelit yang telah disewa dengan nilai Rp98,2 miliar. Selain itu, […]