Author: Admin 13
-
Indonesia Bersiap Menjadi Raja Hilir Sawit pada 2045
JAKARTA- Program hilirisasi digelar sebagai upaya membesarkan industri sawit nasional yang notabene menjadi salah satu sektor andalan bagi perekonomian Indonesia. Dengan program hilirisasi manfaat ekonomi pun diyakini bakal meningkat. Pemerintah telah menggulirkan program hilirisasi industri kelapa sawit nasional sejak 2011 lalu. Berbagai kebijakan pun telah digulirkan terkait program hilirisasi ini. Upaya ini telah meningkatkan industri […]
-
Pemerintah Dorong Implementasi Sistem Digital di KEK
JAKARTA – Pemerintah mendorong penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional untuk pelaksanaan ketentuan ekspor dan impor sebagai implementasi dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) juga turut serta dalam pengembangan Sistem Aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang digunakan untuk pelayanan dan […]
-
Pengumuman! Semua Barang dan Jasa bakal Kena Pajak, Kecuali…
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua barang dan jasa bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali beberapa jenis barang dan jasa tertentu. Dia menjelaskan pengaturan kembali objek PPN dan fasilitas PPN dilakukan agar lebih mencerminkan keadilan serta tepat sasaran. Disebutkannya, PPN dikecualikan untuk barang dan jasa yang menjadi objek pajak daerah dan […]
-
Pemerintah Terbitkan Revisi Pungutan Ekspor CPO, Ada Perubahan Tarif
JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Keuangan resmi melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan […]
-
Jalan Panjang Reformasi Perpajakan di Indonesia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali dilakukan sejak 1983 silam. Pada waktu itu, pemerintahan di era Presiden Soeharto mengubah sistem perpajakan dari official assesment menjadi self assesment. Perubahan ini membuat kewajiban wajib pajak (WP) yang tadinya ditentukan oleh fiskus, kini mengharuskan WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya. […]
WA only